GORONTALO (RG.ID) Pemerintah Gorontalo Utara sepertinya mulai hilang kesabaran terkait dengan belum terselesaikan sejumlah masalah administrasi keuangan yang menjadi temuan BPK RI.
Salah satunya adalah tunggakan sejumlah oknum mantan pejabat dan pihak ketiga yang belum mengembalikan kerugian ke daerah, yang total nilainya mencapai 7 miliar lebih.
“ Ini sudah masuk ke sidang TP-TGR tapi belum juga ada penyelesaian. Data pihak ketiga maupun oknum eks PNS tercatat. kami jelas menuntut niat dan sikap baik dari mereka untuk membayar ke pemerintah daerah,’ ujar Sekretaris Daerah Suleman Lakoro.
Diakuinya jumlah tuntutan ganti rugi ke pihak ketiga ini cukup besar.
“ Ini sudah akumulasi yang terus berlarut larut tidak terlesaikan, dan bisa saja ini akan dilimpahkan ke ranah hukum, kepolisian ataupun kejaksaan,’ tegas Suleman Lakoro saat ditemui wartawan Rakyat Gorontalo.Com di ruanganya Selasa (07/02/2024) kemarin.
Kata Sekretaris Daerah Pemda Kabupaten Gorontalo Utara itu salah satu masalah yang harus ditindiklanjuti Pemerintah Daerah Gorontalo Utara sesuai dengan temuan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo adalah penyelesaian TGR pihak ketiga ini.
“ Tidak ada jalan lain, jika secara administrasi pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara mau baik, yang harus diselesaikan salah satunya adalah masalah TP-TGR ini, jumlahnya cukup besar,’ tegas Suleman Lakoro.
Diakuinya terkait dengan presentasi penilaian BPK Triwulan II Pemerintah Gorontalo Utara terbilang renda. Tapi bukan berarti penilaian itu buruk.
Karena dalam system pemerintahan dan pemeriksaan BPK, bisa saja dalam pemeriksaan Triwulanny Pemerintah Gorontalo Utara akan membaik dengan melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi BPK RI Perwakilan Gorontalo.
“ Hasil rapat dengan Pj Bupati Gorontalo Utara Sila Nurain Botutuhe, fokus utama kami adalah memperbaiki system administasi keuangan dan birokrasi sesuai dengan kemanisme yang telah ditetapkan, dan ini sudah meniadi komitmen bersama,’ tegas Sulaman Lakoro.
Diakuinya secara raport di triwulan 1 Pemda Gorontalo Utara termasuk sangat baik. Hanya saja diakuinya penataan yang lebih baik tepat administrasi dan tepat waktu serta displin pengimputan ini harus meniadi perhatian semua.
“ Jelas pemerintah Gorontalo Utara dibawah kepemimpinan Pj Bupati Sila Nurain Botutihe akan bekerja keras, menyelesaikan seluruh masalah di Gorontalo Utara,’ ujar Sulaman Lakoro/
Sementara itu Pj Bupati Gorontalo Utara Sila N Botutihe yang diwawawancarai wartawan Rakyat Gorontalo beberapa waktu lalu di BPK –RI Perwakilan Gorontalo mengakui sebagai Pj bupati Gorontalo Utara tugasnya sangat berat.
Bukan saja mengatur system administrasi tapi bersama sama dengan jajaran pemerintah Pemda Gorut untuk satu visi dala, bekerja.
“ Tidak mudah, saya datang dengan sejumlah kekurangan. Tapi ini sudah menjadi tugas saya dan jajaran pemerintah Gorut termasuk Provinsi Gorontalo.
“ Namanya kekurangan itu harus digenapi, secara berlahan. Dan dengan adanya rekomendasi BPK maka itu yang akan meniadi panutan kami untuk mengenapi kekurangan tersebut dibidang keuangan,’ ujar Pj Bupati Sila Botutohe ******